Penjarahan Aset Negara di Pasir Sakti Makin Meningkat, Kejati Lampung Terkesan Takut Ambil Tindakan ‼️

- Admin

Jumat, 8 Juli 2022 - 09:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MR-LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung terkesan lamban dan takut dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait penjarahan kekayaan alam yang merupakan aset negara yang marak terjadi di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Hal ini terungkap dalam wawancara Tim Media Nasional dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Peduli Hukum (DPD LPH) Kabupaten Lampung Timur, Mashur, di kediamannya di Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Kamis, 7 Juli 2022.

Kepada awak media, Mashur menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 lalu, dirinya bersama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum (DPP LPH) yang berkantor di Bandar Lampung, Hi. Heri Farukh, telah melaporkan kejadian pengrusakan, pencurian dan memperjual-belikan aset negara berupa galian pasir yang berada di Tanggul Irigasi Dinas PU Pengairan di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Dalam laporan dari pihak DPP LPH tersebut disertakan keterangan dan fakta-fakta serta identitas para oknum yang terlibat.

“Saya bersama pengurus DPP LPH sudah menyampaikan laporan resmi tentang penjarahan, perusakan, dan kegiatan jual-beli aset negara berupa pasir yang ada di Tanggul Irigasi Dinas PU Pengairan di Pasir Sakti, Lampung Timur, ke Kejati Provinsi Lampung. Namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut dari Kejati Lampung, padahal sudah hampir sebulan laporan kami masuk ke sana,” beber Mashur, Kamis, 7 Juli 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para oknum yang tertulis dalam surat laporan DPP LPH yang ditujukan kepada Kepala Kejati Lampung tersebut antara lain berinisial HR, SD, MD, KSD, DR. Dalam laporan itu, sangat jelas disebutkan bahwa HR adalah Pegawai UPTD PU Pengairan Kecamatan Pasir Sakti, SD sebagai pengelola pasir ilegal, MD sebagai anak kepala desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti. Sementara KSD dan DR belum jelas benar kedudukannya sebagai apa dalam kasus ini,

Mashur juga menjelaskan bahwa DPD LPH Lampung Timur membuat laporan berdasarkan informasi dari warga setempat yang melaporkan terjadi pengrusakan, pencurian, dan jual beli aset negara berupa pasir Tanggul Irigasi Dinas PU di Dusun Purnajaya II, Desa Rejomulyo, yang berbatasan dengan Desa Kedung Ringin, keduanya di wilayah Kecamatan Pasir Sakti.

“Kegiatan penjarahan aset negara berupa kekayaan alam milik negara tersebut sudah berlangsung sejak sebelum Lebaran atau Hari Raya Idhul Fitri tahun 2022 lalu. Melihat luasan dan volume aset galian pasir yang sudah terambil, diperkirakan kegiatan penjarahan sudah berlangsung sejak Februari 2022,” sebut Mashur.

Sebelum penyusunan laporan ke Kejati Lampung, tambah Mashur, pihaknya telah melakukan investigasi dengan turun ke lokasi kejadian sebagaimana laporan masyarakat, pada tanggal 6 Juni 2022. Dari hasil pantauan langsung di lapangan, Tim DPD LPH Lampung Timur menemukan bahwa benar telah terjadi kegiatan yang merugikan negara di Tanggul Irigasi Dinas PU Pengairan di Kecamatan Pasir Sakti.

BACA JUGA :  Kompak Indonesia Soroti Pembangunan Sumur Resapan di Kelurahan Pai Lebih Tinggi dari Jalan dan Diduga Dikerja Asal-Asalan

“Saat kami ke sana, kami melihat langsung adanya kegiatan penjarahan pasir di tanggul tersebut menggunakan alat berat merk Kobelko warna hijau yang sedang mengeruk pasir tanggul dan melakukan pengisian pasir hasil curian ke atas kendaraan truk colt diesel warna kuning,” ungkap Mashur dengan nada prihatin.

Melihat kegiatan yang diduga kuat dilakukan secara ilegal ini, DPD LPH Lampung Timur melakukan konfirmasi kepada HR selaku UPTD PU Pengairan. HR mengatakan bahwa mereka mendapatkan perintah dari Balai Besar namun HR tidak dapat menunjukkan Surat Perintahnya.

Menurut informasi dari masyarakat setempat yang ditemui oleh Tim Investigasi DPD LPH Lampung Timur, Kepala Desa Rejomulyo siap bertanggung jawab atas kegiatan tersebut karena anaknya yang bernama MD terlibat dalam peristiwa pengrusakan, pencurian dan memperjual-belikan aset milik negara untuk memperkaya diri sendiri beserta rekan-rekannya.

Mashur sangat berharap agar Kejati Lampung dapat segera melakukan penelusuran atas kasus yang sudah meresahkan masyarakat setempat dan menindak tegas para oknum perusak, pencuri dan penjual aset negara itu. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban apapun dari Kejati Lampung atas laporan yang sudah hampir sebulan lalu disampaikan langsung ke kantor Kejati Lampung. Kami berharap agar Kejati bekerja cepat dan jangan takut melakukan tugasnya menyelidiki dan menindak tegas para oknum yang telah merugikan negara miliaran rupiah ini,” tegas Mashur.

Mashur mengaku sangat menyayangkan lambannya respon Kejati Lampung dalam menindaklanjuti laporan LPH yang merupakan tugas dan fungsi LPH adalah Social Control yang peduli hukum. “LPH saja sudah melaporkan hampir sebulan lalu tapi belum ada tindakan apapun dari Kejati Lampung. Bagaimana pula bila masyarakat awam yang melaporkan? Kami khawatir para oknum pelaku sudah keburu menghilangkan barang bukti, bahkan sangat besar kemungkinan para oknum pelaku melarikan diri dari kejaran hukum. Oleh karena itu sekali lagi, sangat besar harapan kami kepada Kejati Lampung untuk dapat secepatnya memproses dan mengambil tindakan terkait laporan kami,” harap Mashur.

Lambannya respon dari Kejati Lampung, ucap Mashur, berpotensi menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Kejati Lampung. Dari informasi yang berkembang, aset yang dijarah secara ilegal itu diduga kuat dari jenis pasir silika, bukan pasir biasa.

“Jadi, kami berharap agar Kejati Lampung serius menanggapi laporan dari LPH,” pungkas Mashur. (TIM/Red)

Berita Terkait

Video Mesum Mirip Sekda Taput Bersama Wanita yang Diduga ASN Beredar, Kasi Humas Polres Taput : Saksi yang Mau Diperiksa Besok Akan Bawa Videonya
Jelang Pilwakot Palopo, Pertemuan RMB dan RK Betulkah Hanya Pertemuan Silaturahim Biasa ?
Draf RUU Penyiaran Terbaru Menuai Kritikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers
Miris! Tak Pedulikan Pencemaran Lingkungan, Kabid LH Kabupaten Deli Serdang Abaikan Awak Media
Diduga Bagi Bagi Lahan di Area Pembangunan SPN Polda Sulsel, Kades Bontomanai : Itu Tidak Benar
Dua Kali Mangkir di Sidang Kasus Kematian Virendy, Hakim akan Lakukan Panggilan Paksa Jika Pekan Depan Farid Sitepu Tidak Hadir Lagi
May Day !!! Polisi Represif Masuk ke Dalam Kampus UNM Gunung Sari, Menyebabkan Sejumlah Mahasiswa Terluka
Miris !!! Gedung SPN Polda Sulsel Dibangun Diluar Titik Koordinat Sertifikat dan Kini Pembangunan Terhenti, Ada Apa ?

Berita Terbaru

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:55 WITA

Panas !!! RP Janji Siapkan Kejutan di Pilwali Makassar

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:39 WITA

Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin dan Zudan Arif Fakrulloh Bertukar Posisi

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:30 WITA

Satlantas Polrestabes Medan Melaksanakan Kegiatan Jumat Berkah Bersama Anak Yatim Piatu

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:55 WITA

Polri Bersama KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 19,2 Miliar Rupiah ke Luar Negeri

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:20 WITA

Rumah Tidak Layak, Kodim Bantaeng dan Huadi Group Gelar Program RTLH 

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:48 WITA

Pesawat JCH Kloter 5 Embarkasi Makassar Yang Mengalami Kerusakan Mesin Saat Lepas Landas, Danlanud Sultan Hasanuddin Terjun Langsung Bantu Proses Evakuasi

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:33 WITA

Kurangi Kerusakan Hutan dan Lahan, Pj Gubernur Bahtiar Terbitkan Surat Edaran Jaga Lingkungan

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:15 WITA

Derek Hegemur : Warga Terluar Papua Masih Butuh Edukasi Soal Rupiah Guna Menumbuhkan Rasa Nasionalisme

Berita Terbaru

Berita

Salurkan Bantuan, Pemkab Bantaeng Kirim Air Bersih ke Wajo

Minggu, 5 Mei 2024 - 17:34 WITA

Berita

Dinkes Bantaeng Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pemudik

Selasa, 9 Apr 2024 - 15:13 WITA

Opini

Partai Politik dan Hak Angket, Perspektif dalam Ilmu Politik

Minggu, 31 Mar 2024 - 15:07 WITA

Berita

Kadis Kominfo Jeneponto Hadiri Musyawarah Lokal ke-IX ORARI

Sabtu, 23 Des 2023 - 18:36 WITA

Berita

Pastikan Aman, Kapolres Bulukumba Cek Gudang Logistik KPUD

Sabtu, 2 Des 2023 - 18:05 WITA

Berita

Diskominfo Pangkep Laksanakan Sosialisasi Website KIM

Kamis, 30 Nov 2023 - 13:33 WITA

Berita

Pemkab Pinrang Gelar Upacara Peringatan HUT PGRI dan Korpri

Kamis, 30 Nov 2023 - 07:25 WITA

Berita

Gelar Rapat Paripurna, Ada 4 Orang Anggota DPRD Pinrang PAW

Kamis, 23 Nov 2023 - 14:04 WITA

Berita

Lantik PAW PPS Kelurahan Onto, Ini Pesan KPU Bantaeng!

Kamis, 23 Nov 2023 - 11:33 WITA

Berita

Panas !!! RP Janji Siapkan Kejutan di Pilwali Makassar

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:55 WITA