Yusril Sebut PT 20 Persen Bertentangan Dengan UUD 1945

- Admin

Minggu, 27 Maret 2022 - 16:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MR-Jakarta, – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti menggugat presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melansir detik, Ahad (27/3/22), keduanya berharap aturan yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu itu dihapus.

“Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum pemohon yang dikutip dari berkas permohonan yang dilansir website MK, Ahad (27/3/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ikut pula menandatangani permohonan itu Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin.

Menurut pemohon, meskipun telah terdapat 19 putusan pengujian Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, hanya 3 putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. Sementara 16 sisanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Jika pun dipertimbangkan, MK hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan 53/PUU- XV/2017 berlaku mutatis mutandis.

“Atas dasar tersebut, maka Para Pemohon hanya akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan,” ujar pemohon.

Yusril menyebut partainya dalam Pemilu 2019 meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari total suara yang telah ditetapkan KPU.

“Sebagai partai politik peserta pemilu, Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20 persen. Hal yang mana bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,” beber Yusril.

BACA JUGA :  Rapat Ranperda dengan APBD T.A 2024, Pj Bupati dan Ketua DPRD Bantaeng Saling Balas Pantun

Menurut pemohon, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum, presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ketiga pasal UUD 1945 di atas mengandung makna perubahan dimungkinkan sepanjang diinginkan oleh rakyat dan sesuai konstitusi.

“Keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% perolehan kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional, apalagi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sama saja mengekang aspirasi rakyat untuk tidak berubah selama 5 tahun. Mana mungkin syarat pencalonan presiden tersusun dari hasil Pemilu 5 tahun sebelumnya. Tentu selama 5 tahun berjalannya pemerintah, terdapat perubahan aspirasi politik dari rakyat. Dan hal ini tidak terakomodir dengan hadirnya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu,” tuturnya.

Menurut pemohon, Pasal 222 lebih condong ke status quo yang tidak demokratis ketimbang kepada arus perubahan yang reformis. Pasal 222 lebih menguntungkan parpol lama-terlebih dengan syarat hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, dan akibatnya akan cenderung mempertahankan kekuasaan lama dan menutup peluang perubahan (reformasi).

“Padahal kekuasaan yang cenderung bertahan lama tetap akan cenderung koruptif, dan karenanya membutuhkan pembaharuan,” tegas pemohon.

Karena itu, pasal 222 harus dihilangkan untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi rakyat pemilih, yang lebih sesuai dengan esensi pemilihan presiden langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 6A UUD 1945, dan pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” kata pemohon

Berita Terkait

Salah Paham, Seorang Lelaki Tega Bacok Tetangganya Sendiri Hingga Tewas
Ketua LBH KAI Maros: Amicus Curae Yang Diajukan Beberapa Tokoh Bangsa Terkait Penyelesaian Hasil Pilpres 2024 Itu Sah-sah Saja
Congratulation !!! Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia di Aceh Timur
Dinkes Sulsel Kirimkan Bantuan untuk Korban Tanah Longsor di Tana Toraja
Bupati Gowa Cek Kehadiran ASN Pemkab Gowa Pasca Libur Idul Fitri
Pangdam Bersama Prajurit dan PNS Kodam XIVHsn Menggelar Gelar Halal Bihalal
Gerak Cepat Pertamina, Layani 187 Kendaraan Habis BBM Saat Puncak Arus Balik
Kunjungi Korban Longsor, Pj Gubernur Bahtiar Tekankan Pentingnya Langkah Penyelamatan dan Mengimbau Warga Diseluruh Sulawesi Selatan untuk Tetap Waspada

Berita Terbaru

Berita Terkait

Sabtu, 20 April 2024 - 08:20 WITA

Salah Paham, Seorang Lelaki Tega Bacok Tetangganya Sendiri Hingga Tewas

Kamis, 18 April 2024 - 08:26 WITA

Ketua LBH KAI Maros: Amicus Curae Yang Diajukan Beberapa Tokoh Bangsa Terkait Penyelesaian Hasil Pilpres 2024 Itu Sah-sah Saja

Rabu, 17 April 2024 - 20:27 WITA

Congratulation !!! Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia di Aceh Timur

Selasa, 16 April 2024 - 21:22 WITA

Dinkes Sulsel Kirimkan Bantuan untuk Korban Tanah Longsor di Tana Toraja

Selasa, 16 April 2024 - 18:25 WITA

Bupati Gowa Cek Kehadiran ASN Pemkab Gowa Pasca Libur Idul Fitri

Selasa, 16 April 2024 - 07:43 WITA

Gerak Cepat Pertamina, Layani 187 Kendaraan Habis BBM Saat Puncak Arus Balik

Senin, 15 April 2024 - 04:43 WITA

Kunjungi Korban Longsor, Pj Gubernur Bahtiar Tekankan Pentingnya Langkah Penyelamatan dan Mengimbau Warga Diseluruh Sulawesi Selatan untuk Tetap Waspada

Senin, 15 April 2024 - 01:53 WITA

Menderita Gangguan Jiwa, Seorang Tenaga Honorer Akhiri Hidupnya Dengan Gabtung Diri

Berita Terbaru

Berita

Dinkes Bantaeng Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pemudik

Selasa, 9 Apr 2024 - 15:13 WITA

Opini

Partai Politik dan Hak Angket, Perspektif dalam Ilmu Politik

Minggu, 31 Mar 2024 - 15:07 WITA

Berita

Kadis Kominfo Jeneponto Hadiri Musyawarah Lokal ke-IX ORARI

Sabtu, 23 Des 2023 - 18:36 WITA

Berita

Pastikan Aman, Kapolres Bulukumba Cek Gudang Logistik KPUD

Sabtu, 2 Des 2023 - 18:05 WITA

Berita

Diskominfo Pangkep Laksanakan Sosialisasi Website KIM

Kamis, 30 Nov 2023 - 13:33 WITA

Berita

Pemkab Pinrang Gelar Upacara Peringatan HUT PGRI dan Korpri

Kamis, 30 Nov 2023 - 07:25 WITA

Berita

Gelar Rapat Paripurna, Ada 4 Orang Anggota DPRD Pinrang PAW

Kamis, 23 Nov 2023 - 14:04 WITA

Berita

Lantik PAW PPS Kelurahan Onto, Ini Pesan KPU Bantaeng!

Kamis, 23 Nov 2023 - 11:33 WITA