Terkait Rel Kereta Api, Walikota Makassar Lindungi Masyarakat dari Mafia Tanah dan Banjir, Sementara Masyarakat Maros Tak Tau Mengadu Kemana

- Admin

Rabu, 10 Agustus 2022 - 10:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MR-MAROS, SULSEL | Perang dingin Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman terkait rancangan rel kereta api berdesain at grade yang melalui lintasan darat kota Makassar.

Sementara itu Mohammad Ramdhan Pomanto menginginkan rel yang melalui Makassar berdesain elevated (Layang). Tentunya keinginan Danny Pomanto sapaan akrab walikota Makassar tersebut dengan berbagai pertimbangan yang matang dengan alasan bahwa pembangunan rel kereta api secara at grade akan merusak tata kota dan menyebabkan banjir di Makassar.

Menurut Danny dengan desain elevated dianggapnya bisa meminimalkan pembebasan lahan masyarakat dan praktek mafia tanah yang masih marak bergentayangan dari balik proyek strategis nasional seperti yang dilansir matarakyat.info dari bukamatanews.id (8/8/202).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perang dingin antara walikota Makassar dengan Gubernur Sulawesi Selatan mendapat perhatian banyak kalangan, diantaranya Direktur Eksekutive Kompak Indonesia, Adhitya Eka.

Adhitya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Danny Pomanto merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap warga Kota Makassar dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Hiruk pikuk masalah yang terjadi terkait pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan tentunya sangat disesalkan, seperti yang dialami beberapa warga Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dimana lahan pertanian milik mereka dihargai hanya 80ribu/meter dan tentunya bagi warga itu tidak adil.

Lebih lanjut Adhitya menyampaikan bahwa masyarakat menolak harga yang diberikan karena nilainya terlalu rendah dan ironisnya Pemerintah Kabupaten Maros sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi terhadap masyarakatnya.

Karena penolakan masyarakat tersebut akhirnya pemerintah mengambil langkah mengeksekusi lahan warga, eksekusi dilakukan oleh Tim Panitera Pengadilan Negeri Maros pada lahan pembangunan jalur rel kereta api di Maros pada November 2021 lalu.

Masyarakat merasa ada yang aneh karena mereka tidak pernah diundang rapat/pertemuan terkait pembebasan lahan mereka. Masyarakat tidak pernah diajak untuk membicarakan masalah pembebasan lahan dan harganya.

BACA JUGA :  Komitmen untuk Mempercepat Penurunan Stunting, Pemprov Sulsel Menggelar Kegiatan Sosialisasi Kampanye Percepatan Penurunan Stunting

Direktur Eksekutif Kompak Indonesia mengatakan berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat tapi tidak menemui hasil yang maksimal dan sampai saat ini sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan tidak mengambil uang pembebasan lahan mereka.

Adhitya megapresiasi apa yang dilakukan walikota Makassar untuk melindungi warganya adalah hal yang perlu dicontoh oleh pemerintah Kabupaten Maros. Pasalnya sejumlah petani di Kecamatan Lau kehilangan pekerjaan karena sawah milik mereka tidak adalagi dan itu adalah mata pencaharian mereka satu-satunya, perlu diketahui bahwa masyarakat di Keluhan Maccini Baji, Kec. Lau, Kab. Maros mayoritasnya adalah petani.

“ Dimana hati nurani pemerintah yang membuat masyarakatnya menderita, kenapa pemerintah menutup mata dan telinga mereka terhadap perlakuan yang diterima oleh masyarakat. Pak Danny berani menentang dengan berbagai cara dan alas an yang tepat, kenapa pemerintah kabupaten Maros hanya diam, tentunya pembebasan lahan masyarakat ini tidak meninggalkan luka bagi masyarakat, jangan biarkan mafia tanah bermain “ Tegas Adhitya.

Adhitya meminta kepada Bupati Maros untuk turun tangan terhadap ketidak adilan yang diterima masyarakatnya, “ pak bupati harus berani ambil resiko untuk melindungi masyarakatnya, undang masyarakat yang belum mengambil uang pembebasan lahannya, dengarkan apa alas an mereka. Masyarakat hanya meminta kepedulian pemerintah Kabupaten Maros terhadap apa yang mereka alami “ pinta Adhitya.

Direktur Eksekutif Kompak Indonesia berharap secepatnya Bupati Maros mengundang masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan dengarkan apa yang disampaikan masyarakat agar Maros bisa benar-benar menjadi KEREN, karena masyarakat tidak tau mau mengadu kemana lalgi, tutup Adhitya. (ikbabannu@mr)

Berita Terkait

Limbah Pabrik Sosis Lila Food Resahkan Sejumlah Petani di Bonto Kapetta Maros
Kapolres Nias Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan MalamTaqbiran Perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H
Aktivis Pengiat Sosial Angkat Bicara Tentang Pemanggilan Oknum di Kantor Inspektorat Deli Serdang, Terkait Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Tidak Patuh !!! Lidik Pro Maros Desak Disnaker Provinsi Tindak Tegas  Pt. Indo Aman Jaya Lestari Makassar Selaku Klien PT. Permata Indonesia Sejahtera
Bareskrim Ungkap Pabrik Narkoba di Medan, Polri Selamatkan 300 ribu Jiwa
LIPAN Indonesia Dukung Langkah PD Parkir Kota Makassar Terkait Parkir Online 
Aktivis Deli Serdang Menduga Pengelolaan Anggaran Ketahanan Pangan Desa Purwodadi Tidak Transparan
Percuma Lapor Bawaslu !!! Laporan Dugaan Money Politik Caleg Perindo Dapil 3 Makassar, Bawaslu Terkesan Tutup Mata

Berita Terbaru

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:48 WITA

Limbah Pabrik Sosis Lila Food Resahkan Sejumlah Petani di Bonto Kapetta Maros

Senin, 17 Juni 2024 - 06:41 WITA

Kapolres Nias Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan MalamTaqbiran Perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 H

Minggu, 16 Juni 2024 - 07:05 WITA

Aktivis Pengiat Sosial Angkat Bicara Tentang Pemanggilan Oknum di Kantor Inspektorat Deli Serdang, Terkait Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Minggu, 16 Juni 2024 - 04:36 WITA

Tidak Patuh !!! Lidik Pro Maros Desak Disnaker Provinsi Tindak Tegas  Pt. Indo Aman Jaya Lestari Makassar Selaku Klien PT. Permata Indonesia Sejahtera

Jumat, 14 Juni 2024 - 22:14 WITA

Bareskrim Ungkap Pabrik Narkoba di Medan, Polri Selamatkan 300 ribu Jiwa

Senin, 10 Juni 2024 - 23:07 WITA

Aktivis Deli Serdang Menduga Pengelolaan Anggaran Ketahanan Pangan Desa Purwodadi Tidak Transparan

Senin, 10 Juni 2024 - 14:59 WITA

Percuma Lapor Bawaslu !!! Laporan Dugaan Money Politik Caleg Perindo Dapil 3 Makassar, Bawaslu Terkesan Tutup Mata

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:43 WITA

CEO Mualla Grup Optimis, Ditangan AIA Dunia Usaha Sulsel Makin Kompetitif dan Akseleratif

Berita Terbaru

Berita

Salurkan Bantuan, Pemkab Bantaeng Kirim Air Bersih ke Wajo

Minggu, 5 Mei 2024 - 17:34 WITA

Berita

Dinkes Bantaeng Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pemudik

Selasa, 9 Apr 2024 - 15:13 WITA

Opini

Partai Politik dan Hak Angket, Perspektif dalam Ilmu Politik

Minggu, 31 Mar 2024 - 15:07 WITA

Berita

Kadis Kominfo Jeneponto Hadiri Musyawarah Lokal ke-IX ORARI

Sabtu, 23 Des 2023 - 18:36 WITA

Berita

Pastikan Aman, Kapolres Bulukumba Cek Gudang Logistik KPUD

Sabtu, 2 Des 2023 - 18:05 WITA

Berita

Diskominfo Pangkep Laksanakan Sosialisasi Website KIM

Kamis, 30 Nov 2023 - 13:33 WITA

Berita

Pemkab Pinrang Gelar Upacara Peringatan HUT PGRI dan Korpri

Kamis, 30 Nov 2023 - 07:25 WITA

Berita

Gelar Rapat Paripurna, Ada 4 Orang Anggota DPRD Pinrang PAW

Kamis, 23 Nov 2023 - 14:04 WITA

Berita

Lantik PAW PPS Kelurahan Onto, Ini Pesan KPU Bantaeng!

Kamis, 23 Nov 2023 - 11:33 WITA