MR-MAROS, SULSEL | Bupati Maros HAS Chaidir Syam tampil sebagai salahsatu narasumber dalam acara Diskusi Nasional yang dilaksanakan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam ajang Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2022 yang digelar di Hotel Royal Kuningan-Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Dalam acara tersebut, Bupati Maros memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintahannya dalam upaya mewujudkan Maros sebagai kabupaten yang pro keberagaman dan inklusi termasuk dengan membuat regulasi hingga manajemen pengambilan kebijakan publik.
Bupati Maros menjelaskan, manifestasi dari kabupaten yang inklusif dan pro keberagaman antara lain tidak ada lagi masyarakat yang merasa dimarginalkan oleh kebijakan pemerintah yang juga termaktub dalam visi-misi pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mewujudkan hal itu, dalam pelaksanaan Musrembang yang menjadi wadah pengambilan kebijakan pembangunan, pihaknya melibatkan semua pihak termasuk perempuan, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Menurut Bupati, kelompok-kelompok ini memang rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dari kebijakan pembangunan sebab sebelumnya memang tidak pernah ada ruang bagi mereka untuk dilibatkan, karenanya, pihaknya pun akan mengakomodir hal tersebut.
Bupati Maros mengemukakan, selama pemerintahannya, telah dilaksanakan Musrembang khusus anak, perempuan, lansia dan difabel di tingkat Kabupaten. Hal ini dilakukan agar suara mereka juga dapat didengar dan diakomodir dalam rumusan kebijakan pembangunan.
Pihaknya bersama DPRD Kabupaten Maros juga telah membuat sejumlah regulasi sebagai payung hukum pengambilan kebijakan yang melibatkan semua kelompok masyarakat itu. Ada 7 buah regulasi yang dihasilkan guna mendorong upaya perlindungan anak, perempuan, kesetaraan gender serta penyandang disabilitas.
Bupati juga menyampaikan, sejumlah program pro keberagaman ramah anak dan perempuan telah dijalankan seperti rumah singgah, pembentukan restoratif justice di 14 kecamatan dan pelayanan publik. Ini untuk memastikan pelayanan bisa diakses oleh semua kalangan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengungkapkan, sengaja mengundang 2 unsur Pemerintah Daerah dari Sulsel yakni Maros dan Tanah Toraja karena dinilai telah menjalankan mandatnya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Muhammad Yusran menganggap penting untuk menghadirkan pemerintah daerah dan DPRD kedua daerah tersebut untuk berbagi pengalaman.
Bupati Maros menjelaskan, kontribusi Yayasan BaKTI dalam Festival HAM 2022 ini, merupakan bagian dari aksi kolektif Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) untuk mempromosikan upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dan marginal yang diharpakan dapat berkontribusi terhadapa pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, dimana tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Acara tersebut dihadiri komunitas internasional dari Eropa, Amerika Latin dan Asia. Mereka berasal dari perwakilan kota, organisasi masyarakat sipil dan badan PBB. Partisipasi komunitas internasional untuk berbagi pengalaman tentang praktik baik di negaranya masing-masing dan juga untuk belajar dari pengalaman kabupaten/kota di Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahannya. (ansar@mr)
