MATARAKYAT.info, JAKARTA | Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dalam jumlah besar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023, menandai kenaikan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dari publikasi melalui Konferensi pers BPS pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, yang menyatakan bahwa importasi beras ini adalah impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir, meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penjelasannya, Pasluddin mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia.
“Cita-cita kedaulatan pangan kita telah Ambyar. Kita harus menanyakan, mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar? Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional?” tanya Andi Akmal Pasluddin, mengungkapkan kekhawatirannya.
Akmal menambahkan, ada kemiripan dengan menjelang pemilu 2019, pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton.
Politisi PKS ini juga menyoroti dampak negatif impor ini terhadap petani lokal. Menurutnya, impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik, yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia.
Lebih lanjut, pria kelahiran Kabupaten Bone ini mengkritik ketergantungan impor dari negara-negara tertentu, dengan Thailand, Vietnam, dan Pakistan sebagai penyumbang terbesar. Akmal menilai ini sebagai strategi yang berisiko dan menyerukan diversifikasi sumber impor.
Dalam konteks yang lebih luas, Anggota Badan Anggaran ini mengkritisi peningkatan impor di sektor serealia, termasuk beras, sebagai indikasi lemahnya ketahanan pangan nasional.
“Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Disisi lain kami FPKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul,” ujarnya.
Politisi Senior PKS di Sulawesi ini menegaskan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Pasluddin menyarankan investasi yang lebih besar dalam riset pertanian, infrastruktur, dan dukungan bagi petani lokal, demi mencapai kemandirian pangan.
“Kita perlu fokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya solusi instan seperti impor. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sektor pertanian kita,” tambah Andi Akmal, menekankan pentingnya strategi jangka panjang.
Sebagai penutup, Akmal menyerukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan impor beras dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.
“Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengatasi tantangan ini. Jangan sampai ambyarnya cita-cita perberasan nasional ini semakin berlarut,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (atwan/mr)
Penulis : Risal Num Atwan
Editor : Adhitya Eka
