Tolak Revisi UU PPP, Partai Buruh dan Elemen Buruh Sumut Akan Geruduk Kantor Gubsu dan DPRD SU Tanggal 15 Juni ini  

- Editor

Senin, 13 Juni 2022 - 11:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MR-MEDAN, SUMUT  |  Exco Partai Buruh Sumut bersama Elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Utara berencana akan menggelar aksi penolakan terhadap Revisi Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Aksi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2022 dengan tujuan aksi Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor DPRD Sumut.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, revisi UU PPP hanya akal-akalan hukum. Bukan sebagai kebutuhan hukum, dan merupakan akal bulus untuk melegalkan secara paksa UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan harus diperbaiki dalam jangka dua tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aksi nanti digelar secara serentak Nasional, 34 provinsi Partai Buruh dan SP SB Se Indonesia juga aksi, pusat aksinya di Jakarta, sedang di Medan aksi akan digelar di dua tempat yaitu kantor Gubsu dan DPRD Sumut,” ujar Willy Agus Utomo kepada Wartawan di Kantor Partai Buruh Sumut Jalan Bajak II No 55 D Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Senin (11/6/2022).

Willy juga Menyingung, pemerintah seolah tidak punya hati kepada kaum buruh, yang terus memaksakan kehendaknya yang menantang kedalualan rakyat.

BACA JUGA :  Komitmen untuk Mempercepat Penurunan Stunting, Pemprov Sulsel Menggelar Kegiatan Sosialisasi Kampanye Percepatan Penurunan Stunting

” Hal ini dibuktikan dengan, proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas, Padahal omnibus law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk seluruh buruh Indonesia,” ungkap Willy.

Selain menolak revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja, para buruh Sumut dalam aksinya nanti juga mengusung beberapa poin tuntutan yakni, menolak kampanye pemilu yang hanya 75 hari tetapi 9 bulan sesu UU Pemilu, sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), tolak liberalisasi pertanian melalui WTO, dan selesaikan kasus kasus perburuhan di Sumatera Utara.

Lebih lanjut Willy mengatakan, pihaknya dalam aksi nanti akan mengerahkan massa dari elemen oraganisasi baik buruh, petani, nelayan dan oragnisasi kerakyatan yang tergabung dalam Partai Puruh Sumut sebanyak lima ratusan orang.

“Massa aksi nanti yang hadir perwakilan dari Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kedepan kita akan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” tegas Willy.  (AF_lase)

Berita Terkait

Tabrak Beton Jembatan Seorang Pengendara Sepeda Motor di Medan Tewas di TKP
Sambut Hari Lalu Lintas ke-69 Satlantas Polres Langkat Bersama PMI Gelar Bakti Sosisal Donor Darah
Sat Lantas Polrestabes Medan, Melaksanakan Pengaturan Lalin di Persimpangan Jalan Pemuda Kota Medan
Berita Dugaan Pungli di Kwaran Simbang Itu Tidak Benar, Ini Penjelasan Ketua Kwaran Simbang
Insiden Pekerja Bangunan Proyek Pembangunan Puskesmas Bontoa yang Terjatuh, Ini Penjelasan Direktur CV Diaz Putra Jaya
Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Apel Gelar Simulasi Sispamkota Operasi Mantap Praja 2024
Musda ke XVIII Hipmi Jaya, Rifki Auliya : Ini Merupakan Kemenangan Bersama dan Nyata Untuk HIPMI Jaya Kedepan
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Arif : Digitalisasi Pemerintahan Itu Kebutuhan, Bukan Pilihan

Berita Terbaru

Berita Terkait

Sabtu, 7 September 2024 - 13:15 WITA

Tabrak Beton Jembatan Seorang Pengendara Sepeda Motor di Medan Tewas di TKP

Sabtu, 7 September 2024 - 01:50 WITA

Sambut Hari Lalu Lintas ke-69 Satlantas Polres Langkat Bersama PMI Gelar Bakti Sosisal Donor Darah

Jumat, 6 September 2024 - 15:41 WITA

Sat Lantas Polrestabes Medan, Melaksanakan Pengaturan Lalin di Persimpangan Jalan Pemuda Kota Medan

Jumat, 6 September 2024 - 11:15 WITA

Berita Dugaan Pungli di Kwaran Simbang Itu Tidak Benar, Ini Penjelasan Ketua Kwaran Simbang

Rabu, 4 September 2024 - 14:58 WITA

Insiden Pekerja Bangunan Proyek Pembangunan Puskesmas Bontoa yang Terjatuh, Ini Penjelasan Direktur CV Diaz Putra Jaya

Senin, 2 September 2024 - 04:54 WITA

Musda ke XVIII Hipmi Jaya, Rifki Auliya : Ini Merupakan Kemenangan Bersama dan Nyata Untuk HIPMI Jaya Kedepan

Senin, 2 September 2024 - 04:41 WITA

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Arif : Digitalisasi Pemerintahan Itu Kebutuhan, Bukan Pilihan

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 14:21 WITA

Jelang Pilkada Serentak 2024, Lima Kapolsek di Makassar Bergeser

Berita Terbaru

Berita

Salurkan Bantuan, Pemkab Bantaeng Kirim Air Bersih ke Wajo

Minggu, 5 Mei 2024 - 17:34 WITA

Berita

Dinkes Bantaeng Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pemudik

Selasa, 9 Apr 2024 - 15:13 WITA

Opini

Partai Politik dan Hak Angket, Perspektif dalam Ilmu Politik

Minggu, 31 Mar 2024 - 15:07 WITA

Berita

Kadis Kominfo Jeneponto Hadiri Musyawarah Lokal ke-IX ORARI

Sabtu, 23 Des 2023 - 18:36 WITA

Berita

Pastikan Aman, Kapolres Bulukumba Cek Gudang Logistik KPUD

Sabtu, 2 Des 2023 - 18:05 WITA

Berita

Diskominfo Pangkep Laksanakan Sosialisasi Website KIM

Kamis, 30 Nov 2023 - 13:33 WITA

Berita

Pemkab Pinrang Gelar Upacara Peringatan HUT PGRI dan Korpri

Kamis, 30 Nov 2023 - 07:25 WITA

Berita

Gelar Rapat Paripurna, Ada 4 Orang Anggota DPRD Pinrang PAW

Kamis, 23 Nov 2023 - 14:04 WITA

Berita

Lantik PAW PPS Kelurahan Onto, Ini Pesan KPU Bantaeng!

Kamis, 23 Nov 2023 - 11:33 WITA