MR-BONE | Lagi lagi program sembako di kabupaten Bone menuai kritikan pedas dari sejumlah aktivis pergerakan sulawesi selatan. Pasalnya program sembako yang anggaran nya lumayan besar yang di gelontorkan (Menteri Sosial) semakin tidak jelas dan tidak berpihak kepada kepetingan rakyat atau keluarga penerima mamfaat ( KPM ). Kebobrokan Program Sembako tersebut, dapat kita buktikan dari tidak adanya regulasi yang jelas menjadi rujukan pelaksanaan dan penyaluran, belum lagi banyaknya Politikus ( Kader Partai ) dan TKSK serta Anggota Dewan yang ikut menunggangi alias jadi pemasok dalam program sembako ini.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Aktivis bernama Ahlus ( Ketum AMPRI ) saat di komfirmasi melalui via telpon. Dirinya menegaskan bahwa sistem kebijakan pelaksanaan dan penyaluran pada program sembako hari ini, yang terkesan di kemas dalam bingkai kepentingan politik 2024.
Lebih lanjut, Ketum AMPRI mengtakan bahwa hal tersebut dapat kita buktikan dari terstrukturnya beberapa TKSK di Kabupaten Bone, yang secara terang terangan mengendalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako dibeberapa kecamatan.
1. Aswan TKSK Kecamatan Kajuara dan juga pengendali Kecamatan Kahu. sejak di jaman Cv. Ana Anugrah. TKSK tersebut sudah menjarah suplyer dengan mengendalikan Agen yang kemudian hari ini menjadi wilayah penyaluran Andi Akhiruddin ( Adik Kandung Sekda Bone ).
2. Lukman TKSK Kecamatan Salumekko yang juga memiliki Agen dan mengadalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako plus memiliki Agen.
3. Fauzia TKSK Kecamatan Libureng juga ikut mengendalikan agen dan pelaksanaan penyaluran sembako.
4. Yusniar TKSK Kecamatan Cenrana juga terbukti mengendalikan agen dan jadi suplyer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Nama nama TKSK tersebut diatas adalah bukti kebobrokan program sembako di kabupaten Bone. Selain itu ada pula nama Aktivis yang di ketahui bernama Andi Arman Rahim, yang diduga kuat membackup para TKSK nakal tersebut “. Tutur Ahlus.
Ahlus menegaskan bahwa sebaiknya Bupati Bone mengambil tindakan untuk mencopot Plt. Kadis Sosial. Karena diduga kuat melakukan pembiaran terhadap Oknum TKSK, Anggota Dewan ( Kader Partai ) Plus Aktivis menjadikan program sembako sebagai tunggangan politik dan bisnis atau menambah catatan sejarah buruk pemerintahan Kabupaten Bone.
Ahlus, juga menegaskan dan mengajak seluruh aktivis pergerakan atau teman teman mahasiswa se Indonesia agar turun ke jalan meminta agar Tri Rismaharini mundur dari jabatannya karena terbukti program sembako tunai adalah sebuah kejahatan luar biasa dan program sembako tidak berpihak kepada rakyat, melainkan hanya berpihak kepada kepentingan Puan dan Tuan di Senayan.
Kemudian dari pada itu di harapkan Kajati Sul – Sel. Jangan main2 atas Laporan AMPRI atas dugaan korupsi sembako, Kab. Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Palopo Khususnya Kab. Barru. Tutupnya, Ahlus (HERIL LBD)
