MATARAKYAT.info, JAKARTA | Seratus tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. Deklarasi 100 tokoh bangsa tersebut digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024.
Para tokoh lintas agama dan organisasi ini menyatakan penolakannya karena Pilpres 2024 dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Perwakilan Gerakan Pemilu Bersih, Din Syamsuddin mengatakan kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung serta kelanjutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Din Syamsuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” tambah mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut.
Gerakan Pemilu Bersih juga menyuarakan keprihatinannya atas pelaksanaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pesta demokrasi dinilai jauh dari penerapan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.
Dugaan kecurangan sudah terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count, serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” jelas Din Syamsuddin.
100 tokoh bangsa ini juga menyebut Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gerakan Pemilu Bersih menyoroti dugaan keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara.
Penulis : M. Kasneng R (Cakra)
Editor : Adhitya Eka
