MATARAKYAT.info, JAKARTA | Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen menyampaikan dan mempublikasikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBN setiap bulannya, termasuk yang berada di daerah.
“Komitmen kami di Kementerian Keuangan adalah untuk terus menyampaikan secara terbuka kepada stakeholder maupun kepada publik mengenai penyelenggaraan APBN. Ini baik untuk keterbukaan informasi publik dan supaya bisa ditindaklanjuti oleh (pihak) yang terkait,” kata Wamenkeu dalam Dialog Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat (29/9/2023).
Untuk itu, Kemenkeu mengadakan Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya di setiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, mekanisme ALCO di tingkat pusat diturunkan kepada unit Kemenkeu di daerah melalui ALCO regional yang merupakan bagian dari inisiatif Regional Chief Economist (RCE). Tata kelola ALCO regional dilaksanakan terintegrasi melalui sinergi instansi vertikal Kemenkeu di daerah dalam kerangka Kemenkeu SATU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ALCO merupakan cascading dari apa yang kami lakukan setiap bulan dari Jakarta, yaitu melihat operasi APBN. Kami secara rutin melihat bagaimana pelaksanaan APBN di seluruh Indonesia setiap bulannya dan secara berjenjang kita turunkan ke level provinsi. Karena itu, di level provinsi ini juga diadakan rapat yang sama untuk melihat bagaimana pelaksanaan APBN di masing-masing provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Kita secara nasional ingin memastikan bahwa apa yang kita baca di tingkat pusat untuk keseluruhan Indonesia, itu kemudian terhubungkan, terkoneksi dengan apa yang terjadi di masing-masing provinsi,” ujar Wamenkeu.
Inisiatif ALCO regional diharapkan dapat mendukung ALCO Kemenkeu dalam analisis makro-fiskal tingkat regional. Melalui ALCO regional, Kemenkeu diharapkan bekerja sama dengan stakeholders di daerah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan perekonomian di daerah.
“Kita berharap forum seperti ini setiap bulan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Lembaga, instansi yang ada di Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh kanwil kami yang ada di Kalimantan Selatan ini,” kata Wamenkeu.
Dengan adanya ALCO regional, Wamenkeu meminta forum tersebut menjadi penguat koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah untuk terus memantau kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN serta APBD.
“Kita harapkan ALCO Regional terus dilakukan secara konsisten, secara sistematis, dan kemudian mendapatkan kredibilitas sebagai salah satu event bulanan yang dilakukan dengan disiplin. Di mana nanti seluruh perekonomian daerah, masyarakatnya, medianya, universitasnya, pemerintah daerahnya mendapatkan manfaat,”tutup Wamenkeu. (resa/mr)
